Perceraian bagi pasangan Muslim menuntut pemenuhan aturan formal agar hak kedua pihak tetap terlindungi. Prosedur Cerai di Pengadilan Agama mensyaratkan langkah sistematis sesuai Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana diubah UU 16/2019) dan Peraturan Mahkamah Agung terbaru. Artikel ini menguraikan tiap tahap secara rinci, mudah dipahami, dan SEO‑friendly.
Syarat Administrasi Awal
Sebelum mendaftarkan gugatan, penggugat wajib menyiapkan:
• Akta nikah dan KTP suami‑istri (fotokopi);
• Surat keterangan domisili (KK atau surat RT/RW setempat);
• Bukti mediasi dari Kantor Urusan Agama (KUA);
• Materai dan bukti pembayaran biaya perkara.
Dengan dokumen lengkap, petugas registrasi menerima berkas tanpa penundaan.
Pendaftaran Gugatan
Setelah persyaratan administrasi terpenuhi, penggugat menyerahkan surat gugatan ke meja layanan Pengadilan Agama. Petugas kemudian:
1. Memeriksa kelengkapan berkas;
2. Memberi nomor perkara;
3. Menetapkan jadwal sidang pertama.
Selanjutnya, salinan gugatan dikirimkan kepada tergugat. Proses ini menandai resmi dimulainya Prosedur Cerai di Pengadilan Agama.
Mediasi Wajib di KUA
Dalam waktu 14 hari kerja pasca‑pendaftaran, hakim memerintahkan mediasi. Mediator—biasanya petugas KUA atau hakim—memfasilitasi diskusi terkait:
• Hak asuh anak;
• Pembagian harta bersama;
• Nafkah iddah dan mut’ah mantan istri.
Apabila para pihak mencapai kesepakatan, mediator membuat berita acara perdamaian. Dengan demikian, putusan cerai hanya menegaskan poin‑poin tersebut. Jika mediasi gagal, perkara berlanjut ke tahap pemeriksaan.
Pemeriksaan Pokok Perkara
Hakim memimpin sidang pemeriksaan dengan agenda:
• Pembacaan gugatan oleh penggugat;
• Jawaban atau eksepsi dari tergugat;
• Pemeriksaan saksi dan bukti tertulis;
• Pendapat ahli bila diperlukan.
Dalam setiap sidang, hakim menilai argumen dan bukti untuk menentukan apakah dasar perceraian sah menurut UU Perkawinan dan yurisprudensi Mahkamah Agung.
Putusan dan Penetapan Hak Asuh
Setelah memeriksa seluruh bukti, hakim mengucapkan putusan cerai. Dokumen putusan memuat:
• Pernyataan sahnya perceraian;
• Penunjukan pihak pemegang hak asuh anak (hadhanah);
• Rincian nafkah anak serta nafkah iddah/mut’ah mantan istri;
• Ketentuan pembagian harta gono‑gini jika diajukan.
Keadilan anak menjadi fokus utama dalam menetapkan hadhanah, sehingga putusan mencerminkan kepentingan terbaik anak.
Prosedur Cerai di Pengadilan Agama: Peninjauan Kembali
Untuk memastikan pemahaman utuh, berikut rangkuman Prosedur Cerai di Pengadilan Agama:
1. Persiapan dokumen lengkap;
2. Pendaftaran dan penomoran perkara;
3. Mediasi wajib;
4. Sidang pemeriksaan;
5. Putusan cerai;
6. Eksekusi putusan.
Ringkasan ini membantu pihak berkepentingan mengikuti mekanisme tanpa kendala.
Upaya Hukum Lanjutan
Ketika salah satu pihak merasa dirugikan, tersedia dua jalur:
• Banding ke Pengadilan Tinggi Agama dalam 14 hari setelah putusan;
• Kasasi ke Mahkamah Agung dalam 14 hari setelah putusan banding.
Dengan demikian, putusan dapat diperiksa kembali untuk menjamin keadilan substantif.
Eksekusi Putusan
Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), pihak berwenang melaksanakan:
• Serah terima hak asuh anak;
• Pembayaran nafkah sesuai putusan;
• Pembagian harta bersama melalui sita dan lelang aset.
Juru sita dan instansi terkait memastikan pelaksanaan berjalan efektif.
Peran KUA dalam Administrasi Cerai
KUA berfungsi mencatat status perceraian pada buku nikah dan menerbitkan akta cerai. Penggugat atau tergugat wajib menyerahkan salinan putusan inkracht ke KUA untuk memperbaharui data sipil. Dengan demikian, catatan administrasi negara mencerminkan status pernikahan terkini.
Tips Mempercepat Proses
Agar proses cerai lebih efisien, terapkan langkah berikut:
• Verifikasi kelengkapan dokumen sebelum pendaftaran;
• Penuhi jadwal mediasi dan sidang tanpa absen;
• Konsultasikan dengan pengacara berpengalaman;
• Jaga komunikasi konstruktif antar pihak demi kesepakatan cepat.
Dengan persiapan matang, durasi Prosedur Cerai di Pengadilan Agama dapat dipangkas secara signifikan.
Konsultasi Hukum Perceraian
Lydia Bekti Nugraheni, S.H.
Email: bnalawfirm@gmail.com
WhatsApp: 085664214015
Instagram: @pengacara.bnalawfirm
