Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Sebelum membahas lebih jauh tentang apa itu Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Pada dasarnya, Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini dipahami bahwa dalam setiap berjalannya roda kehidupan termasuk jalannya suatu pemerintah negara harus berdasarkan atas hukum, baik hukum tertulis (positif) maupun hukum kebiasaan (tidak tertulis).

Akhir-akhir ini berbagai macam masalah rentan untuk kita alami termasuk kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga kasus-kasus tersebut kerap menjadi pemicu ketidakseimbangan dalam menjalankan roda kehidupan. Oleh sebab itu, menarik untuk kita bahas dan kaji bahwa apa sebetulnya yang dimaksud dengan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum serta bagaimana dasar hukumnya?

Wanprestasi, sejatinya secara eksplisit diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata),  yang berbunyi;“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui yang telah ditentukan”

Dengan demikian dapat ditarik beberapa unsur-unsur penting dalam wanprestasi itu sendiri, yakni ;

  1. Adanya perjanjian yang dilakukan oleh para pihak;
  2. Adanya pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi dari perjanjian yang telah disepakati bersama;
  3. Sudah dinyatakan lalai, tetapi tetap tidak mau melaksanakan isi yang telah diperjanjikan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa Wanprestasi merupakan keadaan atau peristiwa dimana salah satu pihak tidak/lalai melaksanakan bunyi perjanjian yang telah disepakati bersama.

          Sedangkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), pada dasarnya dapat terjadi pada ranah hukum pidana maupun hukum perdata.  Namun, pada pembahasan kali ini kita akan mencoba membahas seputar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke dalam ranah hukum perdata.

          Secara yuridis, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPer, berbunyi “Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut” 

          Menurut (Fuady : 2013 ; 6) Perbuatan Melawan Hukum mencakup beberapa unsur diantaranya ;

  1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain
  2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
  3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
  4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Dengan demikian, berdasarkan pemaparan di atas dapat di maknai bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum meliputi ;

  1. Adanya suatu perbuatan;
  2. Perbuatan tersebut melawan hukum (UU/Peraturan) ;
  3. Adanya kesalahan pihak pelaku;
  4. Adanya kerugian bagi korban;
  5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Demikian penjelasan secara singkat mengenai Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, semoga bermanfaat dan dapat menjadi sumber informasi untuk rekan-rekan semua, terimakasih.

Penulis : Lalu Hartawan Mandala Putra

BNA LAWFIRM

Pengacara Perceraian Yogyakarta Jogja Sleman Bantul Wates Kulonprogo Wonosari Gunungkidul

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
KONSULTASI HUKUM !!!