PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pencegahan perkawinan diatur dalam Pasal 60 sampai Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan berkaitan dengan alasan-alasan yang bisa dijadikan pencegahan dalam perkawinan yang akan kita bahas sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pihak-pihak yang dapat dilakukan pencegahan yaitu apabila calon istri dan calon suami yang akan melangsungkan pernikahan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai undang-undang perkawinan, karena perbedaan agama dan kepercayaan, calon pengantin terikat dalam suatu perkawinan, sebagaimana syarat-syarat perkawinan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diantaranya :

  1. Harus disepakati kedua belah pihak.
  2. Mendapat izin dari orang tua
  3. Apabila belum cukup umur yaitu bagi laki-laki usia 19 tahun sedangkan perempuan 16 tahun maka memerlukan dispensasi dari pejabat yang berwenang.
  4. Kedua belak pihak keadaan belum kawin atau berdasar aturan sudah dapat ijin poligami.
  5. Bagi pihak yang telah melewati masa idaah minimal 90 hari.

Pihak-pihak yang dapat mencegah terjadinya perkawinan adalah

  1. Yang dapat melakukan pencegahan perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan lurus kebawah, saudara, wali nikah, wali pengampu, dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan;
  2. Ayah kandung meskipun tidak menjalan fungsinya sebagai kepala rumah tangga tidak gugur hak kewaliaanya untuk mencegah terjadinya perkawinan;

Pencegahan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah Hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau Pengadilan setempat dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah, dan perkawinan tidak akan dapat dilaksanakan apabila pencegahan perkawinan yang diajukan sebelumnya belum dicabut dan Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan untuk melangsungkan atau membantu melangsungkan pernikahan / perkawinan bila ia mengetahui terjadinya pelanggaran seperti yang telah dijelaskan diatas.

Pengajuan proses Pencegahan Perkawinan itu dengan pengajuan permohonan di Pengadilan Agama dimana tempat domisili/wilayah hukum setempat hasilnya dari produk hukumnya  yaitu berupa Penetapan Pengadilan. Apabila syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi maka dengan sendirinya penetapan tersebut hilang kekuatannya jika rintangan-rintangan pencegah perkawinan tersebut sudah terpenuhi.

Bagi anda masyarakat yang ingin mengetahui lebih jauh bisa mengajukan langsung pertanyaan melalui Telepon atau Via Whatsapp 6285664214015.

BNA LAWFIRM

Pengacara Perceraian Yogyakarta Jogja Sleman Bantul Wates Kulonprogo Wonosari Gunungkidul

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
KONSULTASI HUKUM !!!